Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Tertib di Kasus Kebakaran Hutan - Hallo Masyarakat Indonesia Seputar Politik Indonesia, Pada Seputar Politik Indonesia Akan Membahas Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Tertib di Kasus Kebakaran Hutan, Saya Telah Menyiadakan Seputar Politik Indonesia Yang Berkaitkan Tentang Kemajuan/Keterpurukan Bangsa Indonesia . mudah-mudahan isi Artikel Politik Kali ini Dapat Anda Mengerti. okelah, ini dia Artikel Politik Kali ini.

Tokoh : Jokowi-Ma'ruf
Judul Artikel : Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Tertib di Kasus Kebakaran Hutan

Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Tertib di Kasus Kebakaran Hutan

Presiden Joko Widodo divonis menjalankan tindakan melawan aturan di kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Vonis itu diketok oleh Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya.

Gugatan itu dilayangkan sekelompok masyarakat. Mereka menggugat:

1.Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3.Menteri Pertanian Republik Indonesia
4.Menteri Agraria dan Peraturan Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
5.Menteri Kesehatan Republik Indonesia
6.Gubernur Kalimantan Tengah
7.Dewan Perwakilan Tempat Provinsi Kalimantan Tengah

Lalu kenapa Jokowi juga turut disuarakan menjalankan tindakan melawan undang-undang di kasus karhutla Kalteng 2015 silam?

\\\"Tergugat I yaitu Presiden Republik Indonesia mengontrol kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.(Vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945), di mana Tergugat I selaku pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki tanggung jawab dan keharusan melaksanakan amanat UUD dan hukum perundang-undangan lainnya guna menghasilkan cita pendirian bangsa ini, ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan biasa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melakukan ketertiban dunia menurut kemerdekaan, penentraman kekal dan keadilan sosial,\\\" demikian alasan majelis hakim sebagaimana dikutip dari web MA, Rabu (22/8/2018).

Pasal 17 UUD 1945 menceritakan Presiden dalam mengerjakan tugasnya dibantu oleh Manteri- menteri Negara dan Tiap-tiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan. Meski dalam pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 2008 Seputar Kementerian Negara lebih lanjut diceritakan:

Kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab terhadap Presiden.

Kecuali itu, Pasal 7 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 perihal Pemerintah Tempat, diceritakan:

Presiden membatasi tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Sentra dan Tempat.

Berikut pertimbangan komplit majelis berhubungan peran dan tanggung jawab Jokowi sehingga diucapkan mengerjakan tindakan melawan peraturan:

Menurut ketetapan pasal di atas, negara mempunyai peran besar untuk menjalankan perbuatan pencegahan dan penanggulangan kerusankan hutan, sehingga Tergugat I (Presiden RI) sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sepatutnya mengerjakan beragam upaya preventif dengan melibatkan para menteri untuk mengambil suatu langkah riil dalam mencegah dan mengurangi kerusakan hutan terutamanya berhubungan pembakaran lahan dan atau hutan yang memunculkan kabut asap, sehingga momen atau kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir tiap tahun terpenting di kawasan Provinsi Kalimantan Tengah tak terulang kembali, yang mana sungguh malah Tergugat I dalam jawabannya sudah mendalilkan sudah melaksanakan perbuatan dimaksud, tapi dalam kenyataannya momen kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan Tengah senantiasa terulang kembali merupakan semenjak tahun 1997 hingga dengan 2015.

Sehubungan dengan hal hal yang demikian karenanya berdasarkan anggapan Majelis Tergugat I belum secara maksimal menjalankan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan memunculkan kabut asap secara khusus di Kalimantan Tengah sebagaimana yang diamanahkan oleh UU.

Sungguh bahkan Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Presiden RI dalam mengerjakan tugasnya sudah mendelegasikan kewenangannya hal yang demikian terhadap Menteri berkaitan (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) tetapi dalam kenyataan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam kapasitasnya selaku Menteri atau asisten belum menjalankan tugas dan keharusannya secara maksimal lebih-lebih yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terjadinya momen kabut asap secara khusus di Kawasan Kalimantan Tengah, sebagaimana yang diamanahkan oleh UU, padahal menurut bukti-bukti yang diajukan para Tergugat sebetulnya para Tergugat telah ada mengerjakan upaya-uapaya pencegahan dan penanggulangan yang berhubungan dengan kabut asap di kawasan Kalimantan Tengah.

Melainkan upaya yang dikerjakan para Tergugat Presiden hal yang demikian belum optimal dan menonjol lamban dan lambatnya daya kerja para Tergugat dalam menjalankan antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kawasan Kalimantan Tengah hal yang demikian menyebabkan kabut asap menyebar meluas sampai ke kawasan negara tetangga yakni kawasan Singapura dan Malaysia, dan sudah pula menyebabkan korban meninggal dunia dan warga menderita ISPA serta terganggunya kesibukan masyarakat termasuk terganggunya penerbangan pesawat di kawasan Kalimantan Tengah dan lama kebakaran hutan dan lahan hal yang demikian terjadi dalam rentan waktu yang cukup di tahun 2015 sehingga kabut asap menyelimuti kawasan Kalimantan Tengah.

Sehubungan dengan terjadinya momen hal yang demikian berdasarkan Majelis, Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng semestinya mempertanggungjawabkan performanya yang belum dilakukan secara optimal hal yang demikian dan oleh maka berdasarkan Majelis berkaitan dengan penanganan momen kabut asap yang menyelimuti kawasan Kalimantan Tengah hal yang demikian Tergugat I s/d Tergugat V bisa dikualivisir sudah melaksanakan tindakan melawan regulasi sebab performanya dalam penanganan kabut asap diwilayah Kalimantan Tengah hal yang demikian lamban dan belum maksimal sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang.

Oleh karena itu, Jokowi dkk dihukum untuk membikin sejumlah regulasi guna mencegah kebakaran hutan. Lalu apakah Jokowi dkk mengerjakan instruksi pengadilan itu? Rupanya Jokowi dkk memilih belum lantas mematuhinya dan melaksanakan konfrontasi regulasi dengan mengajukan kasasi ke MA. Sekarang kasasi itu masih diperiksa di MA.